Ironi MBG: Anak Kota Kenyang, Anak Pelosok Terabaikan

Ironi MBG: Anak Kota Kenyang, Anak Pelosok Terabaikan

Menelusuri jejak program unggulan Presiden Republik Indonesia, Makan Bergizi Gratis (MBG), semakin jelas bahwa program ini penuh kontroversi. Alih-alih menjadi solusi pemerataan gizi, MBG justru menimbulkan masalah serius berupa keracunan massal. Data yang dikurasi oleh Center of Economic and Law Studies (CELIOS) dari berbagai media massa menunjukkan hingga 15 November 2025 terdapat sekitar 15.117 kasus keracunan yang tersebar di berbagai daerah. Tren ini terus berlanjut hingga 2026. Ketua Umum FSGI, Fahriza Marta Tanjung, mencatat pada Februari 2026 korban mencapai 1.920 orang, turun dari Januari yang mencapai 2.835 orang, tetapi total dua bulan pertama sudah 4.755 korban. Artinya, rata-rata setiap bulan ada lebih dari 2.300 siswa yang menjadi korban. Angka ini bukan sekadar insiden, melainkan bukti kegagalan sistemik.

Provinsi Jambi menjadi salah satu daerah yang paling terdampak. Pada Januari 2026, sekitar 110 siswa dari TK hingga SMA di Kecamatan Sekernan dan Sengeti, Kabupaten Muaro Jambi harus dirawat akibat keracunan. Kasus terbaru terjadi pada 9 April 2026, ketika tiga guru SMP Negeri 7 Kota Jambi dilarikan ke rumah sakit setelah mencicipi menu MBG. Fakta ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan standar higienis dapur penyedia. Lebih ironis lagi, distribusi MBG justru lebih banyak menyasar sekolah-sekolah di perkotaan, sementara anak-anak di pelosok, khususnya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) yang paling membutuhkan, justru belum tersentuh secara merata.

Jika ditelusuri, perjalanan MBG memperlihatkan pola kegagalan yang konsisten:

• 2025 (awal program): puluhan kasus mulai muncul.
• 2025 (pertengahan): ribuan kasus tercatat.
• 2025 (akhir): mencapai ±16.000 kasus.
• 2026 (awal–ongoing): kasus terus bertambah, dengan insiden besar per kejadian.

Tren ini menegaskan bahwa MBG bukan hanya gagal dalam memberikan gizi, tetapi juga gagal dalam menyasar target yang seharusnya. Program yang semestinya menjadi solusi pemerataan justru memperlebar jurang ketidakadilan.

Kontroversi semakin mencuat ketika muncul pengadaan 21.801 unit motor listrik untuk SPPG. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, bahkan mengaku sempat menolak pengadaan tersebut karena tidak sesuai prioritas. Hal ini memperkuat kesan bahwa MBG telah keluar dari koridornya, dari pelayanan gizi bergeser menjadi proyek pengadaan yang tidak relevan dengan kebutuhan mendesak anak-anak di sekolah.

Presiden Prabowo Subianto harus segera melakukan evaluasi skala besar terhadap MBG. Program ini bukan hanya soal distribusi makanan, tetapi juga soal integritas penggunaan anggaran rakyat. Perbaikan menyeluruh harus dilakukan, mulai dari pengawasan dapur, distribusi ke daerah pelosok, hingga transparansi anggaran. Tanpa langkah konkret, MBG akan kehilangan legitimasi sebagai program unggulan dan hanya meninggalkan catatan kegagalan.

Pada akhirnya, MBG seharusnya menjadi instrumen pemerataan gizi, terutama bagi anak-anak di pelosok dan wilayah 3T. Namun, fakta di lapangan menunjukkan sebaliknya, keracunan massal, distribusi timpang, dan pengadaan kontroversial. Jika tidak segera dievaluasi, MBG akan tercatat sebagai program yang gagal memenuhi janji, sekaligus memperlebar jurang ketidakadilan.